1. Visi dan Misi

                   VISI DAN MISI LURAH

Kalurahan Getas telah melaksanakan Pemilihan Lurah serentak pada tanggal 30 Oktober 2021. Saekat adalah Lurah Getas terpilih untuk periode 2021-2027 mengusung Visi dan Misi sebagai berikut :

3.1. Visi

Dengan berdasarkan pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, memperhatikan visi dan misi RPJMN, visi  dan misi RPJMD DIY dan RPJMD Gunungkidul, serta visi dan misi Lurah terpilih Saekat dirumuskan Visi Kalurahan Getas periode 2021-2027 sebagai berikut:

“Terbangunnya tata kelola pemerintah kalurahan yang baik, bersih dan berwibawa serta berbudaya untuk mewujudkan Kalurahan Getas yang maju,sejahtera, berbudaya, dan bermartabat”.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

Tata kelola pemerintahan yang baik, atau dapat disebut good governance memiliki beberapa indikator pengukuran. Diantara indikator tersebut diantaranya adalah transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi. Selain itu, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dapat membangun sinergi antar elemen masyarakat, mengedepankan bhinneka tunggal ika, serta semangat persatuan dan gotong royong.

1.Transparansi

Transparansi merupakan proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal yag secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi ini.

2.Partisipasi

Partisipasi merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Masukan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan.

3.Akuntabilitas

Akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat. Proses ini juga sekaligus menguji seberapa kredibel suatu kebijakan tidak berpihak pada golongan tertentu. Akuntabilitas akan melewati beberapa proses pengujian tertentu. Proses yang terstruktur ini diharapkan akan mampu membaca celah-celah kekeliruan, seperti penyimpangan anggaran atau pelimpahan kekuasaan yang kurang tepat. Mekanisme akuntabilitas juga memberikan kesempatan kepada para pemangku kebijakan untuk  untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola di bidang tertentu.

4.Koordinasi

 Koordinasi adalah sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu.  

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yaitu pemerintahan yang selalu memberlakukan dan menjunjung nilai-nilai demokratis serta bebas dari praktik KKN. KKN merupakan singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara/perusahaan/organisasi untuk kepentingan pribadi. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama melawan hukum antar-penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
Good and Clean Governance untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance, setidaknya dapat dilakukan melalui prioritas program :

1. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan,
2. Kemandirian lembaga peradilan,
3. Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah,
4. Penguatan partisipasi masyarakat madani, dan
5. Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah, pencapaian tingkat kesejahteraan dapat diwujudkan secara lebih tepat yang pada akhirnya akan mendorong kemandirian masyarakat.

Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang terdapat pada suatu instansi dan dijadikan sebagai tuntunan instansi sehingga mampu membedakannya dengan instansi lain. Hal tersebut berarti suatu norma dan juga nilai-nilai perilaku yang dipahami serta diterima oleh seluruh anggota organisasi dan juga digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Pentingnya membentuk budaya organisasi yang baik diantaranya adalah untuk:

1. Meningkatkan adanya rasa kepemilikan dan loyalitas setiap pamong di dalam kalurahan.
2. Digunakan sebagai alat untuk bisa mengorganisasikan setiap pamong.
3. Meningkatkan kekuatan nilai suatu instansi.
4. Dijadikan sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku di dalam lingkungan pekerjaan.
5. Mendorong seluruh struktur pamong untuk bisa meningkatkan performa kerja, baik itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang.
6. Dijadikan sebagai alat untuk menentukan arah, mana yang bisa

3.1. Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mewujudkan Visi Lurah Getas tersebut di atas, maka Lurah Getas menuangkan Misi periode 2021-2027 sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintah Kalurahan yang baik,demokratis, dan terbebas dari korupsi, kolusi,dan nepotisme serta bentuk-bentuk penyelewenganyang lain.
2. Mengedepankan transparansi dan musyawarah antar lembaga kalurahan dengan pemerintah kalurahan serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Kalurahan Getas
3. Mengembangkan perekonomian melalui pemanfaatan potensi kalurahan
4. Meningkatkan kehidupan kalurahan yang dinamis dalamsegi keagamaan dan kebudayaan
5. Melestarikan nilai-nilai luhur budaya dan adat istiadat masyarakat Kalurahan Getas.

1. Pemerintah Desa
2. Badan Permusyawaratan Desa